Mengenal Lebih Dalam Demokrasi di Indonesia

Indonesia tengah dilanda rupa-rupa persoalan yang banyak. Pengaturan demokrasi yang sekedarnya saja menimbulkan masyarakat yang bebas dan sejahtera, tak kelihatan hasilnya, malah kenyataannya bertolak belakang. Berikut ini termasuk bagian-bagian fenomena kegagalan demokrasi di Indonesia.
Pertama, Presiden tak cukup kokoh saat mengaplikasikan pengaturan nya. Presiden dipilih dengan langsung dari masyarakat. Ini mengakibatkan tempat presiden tangguh dalam arti susah untuk dilingsirkan. Sehingga masyarakat harus memperjuangkan hidup dengan jual kulit sintetis.
Tapi, di parlemen tidak ditemukan partai yang kuat, terliput partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi peran lagislatif yang tinggi sehabis reformasi ini ketika membatasi banyak kebijakan presiden. Saat menurunkan menteri contohnya, Presiden kesulitan untuk menurunkan menteri sebab partai yang “mengusung” menteri tersebut bakal memperoleh bantuan dari pemerintah dan tentunya akan tambah mengurangi pemerintah. Hal ini mengakibatkan presiden sulit mengambil cara kebijakan nya dan mudah di-“belokkan” oleh partai
Dua, rendahnya tahapan kesejahteraan rakyat justru di dalam kebebasan demokrasi. Batasan kesejahteraan merendah sesudah reformasi, yang justru ketika seperti itulah diawali kebebasan berekspresi, beranggapan, dll. Ini aneh, mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau pengaturan politik lainnya hanyalah satu alat. Begitu pula dengan kebebasan di alam demokrasi, hanyalah benda untuk mendapatkan kesejahteraan.
Ketiga, tak beredarnya manfaat parpol. Fungsi parpol paling tidak terdapat tiga: penyalur aspirasi penduduk, penempatan kepentingan-kepentingan yang sejalan, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini boleh dikatakan seluruhnya tidak berlangsung. Partai politik lebih cenderung kekuasaan daripada aspirasi rakyat.
Manfaat partai politik dalam penyelarasan keperluan-keperluan yang sesuai pun tak berlangsung terlebih tidak adanya partai politik yang selaras dengan keyakinannya. Partai politik sebagai media pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita lihat partai memperoleh dukungan dari rakyat bukan dengan peningkatan terhadap visi, agenda partai, atau kaderisasi. Melainkan dengan uang, artis, kaos, yang sama sekali tidak mendidik malah membodohi penduduk.
Keempat, ketidak kukuhannya kepemimpinan nasional. Jika kita teliti, seluruh pemimpin Bangsa ini mulai dari Soekarno sampai Gus Dur, tidak ada yang penguasaan nya berakhir dalam keadaan tidak hina. Seluruhnya berujung tidak baik atau dilingsirkan. Hal iniIni kenyataannya merupakan akibat dari tidak adanya pendidikan politik pada rakyat. Budaya masyarakat Indonesia terhadap pemimpinnya yaitu menginginkan hadirnya “Ratu Adil” yang akan menyelesaikan semua kerumitan mereka. Ini lucu. Rakyat tidak di latih bagaimana merasionalisasikan keinginan-keinginan mereka. Mereka tak di didik perihal tahapan-tahapan ketika merealisasikan keinginan dan tujuan nasional.
Masalah ini diperburuk karena pengaturan penetapan pemimpin yang di gunakan sekarang (setelah otonomi), termasuk pemilihan wakil daerah yang membutuhkan modal mahal. Calon pemimpin yang baik tapi tak punya uang jadinya kalah terkenal di bandingkan calon yang tidak berbobot tapi mempunyai uang yang cukup untuk kampanye besar-besaran, memasang foto wajah mereka besar-besar pada setiap perempatan. Masyarakat yang tidak berpendidikan tidak bisa menentukan pemimpin sesuai dengan value.
Lima, kelompok yang berkaitan dengan warga negara, KKN, dan berbelit-belit. Partai semasa orde baru sangat berkaitan dengan warga negara. Setiap pekerja Negri itu organisasi yang memiliki anggota PNS dan tempat organisasi yang memiliki anggota PNS salah satunya Partai Golkar. Jadi sama saja pekerja Negri itu dengan Partai Golkar. Hal ini berdampak kurang baik sebab partai termasuk wilayah ujung ketentuan. Andai partai tak berpihak, karena itu jika suatu masa partai selainnya yang memegang ujung ketentuan, maka mereka pasti tidak gampang saat menjalankan peraturannya karena partai yang harusnya menjalankan ketentuan itu memihak pada partai lain. Akibatnya kebijakan tinggal peraturan dan tidak terselesaikan. Leibih parahnya, hal ini berdampak menimbulkan reformasi kelompok besar-besaran setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan dan sesungguhnya ini tidak termasuk bagian yang bagus untuk stabilitas pemerintahan. Karena itu organisasi itu netral.
Tidak sedikit pelanggaran KKN di kelompok. Contoh kecil adalah pungli, suap, dll. Ini merupakan gawat sekali karena mengakibatkan ketakpercayaan yang akut mulai dari penduduk pada pemerintah. Selain itu berdampak juga pada iklim investasi. Investor tidak menginginkan untuk berinvestasi karena adanya kapitalisasi partai.
Hal tadi mendorong pada kelompok yang tidak masuk akal. Kinerja menjadi tidak professional, masalah diperumit, dsb. Prinsip yang digunakan yaitu “jika dapat diperumit, untuk apa dipermudah”.
Enam, bertambahnya pengaruh separatisme. Umpamanya Aceh, Papua, RMS, dll. Ini termasuk dampak dari dianaktirikan nya daerah-daerah tersebut semasa orde sekarang, yang nantinya termasuk kerusakan pemerintah pada “mendidik anak”. Nantinya ini membuat kekuatan nasional Indonesia menjadi kurang, mudah diadu domba, terkurasnya energi bangsa ini, dan gampang di kompor-kompori bangsa lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *